"Soal kapal Inka Mina 179 masih kita pelajari pak untuk laporan keatas," ujar sumber Seputar mBulu, salah seorang wartawan media nasional yang mengaku "ngepos" di Kejaksaan Agung (Kejagung), saat dihubungi melalui pesan singkat, kemarin.
Saat ditanya lebih lanjut, dirinya enggan menjelaskan. "Ini lagi saya pelajari layak saya naikkan atau tidak," katanya. Kendati demikian, sorotan itu diduga kuat terkait dengan penyelewengan bantuan. Sebab, program yang diluncurkan pemerintah sejak tahun 2010 itu bermasalah.
Seperti dikutip Kompas, 12 Januari 2013, Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan melaporkan bahwa hanya 40-50 persen program bantuan kapal yang terealisasi. Selebihnya, penuh masalah, mulai dari indikasi penyelewengan anggaran pengadaan kapal, kolusi dalam peruntukan kapal, hingga ketidaksiapan sumber daya dan permodalan nelayan.
Program bantuan 1.000 kapal Inka Mina sejatinya merupakan program Kementerian Kelautan dan Perikanan yang digulirkan sejak tahun 2010-2014 dengan anggaran Rp 1,5 triliun. Sasaran bantuan adalah nelayan kecil yang tergabung dalam kelompok usaha bersama (KUB) nelayan. (wak)
