BULU - Komunitas anak pesisir Bulu yang tergabung dalam Coretan Tiang Bulu (CTB) mengkritik kinerja Dinas Perikanan dan Kelautan (DPK) Tuban dalam menangani pelelangan di Pelabuhan Perikanan Bulu.
CTB menilai kinerja dinas yang dikepalai Sunarto tersebut nol besar. "Biasa pegawai negeri sekelas Sunarto, kinerjanya nol besar," ujar Koordinator CTB, Erfan Djawawi, menanggapi kinerja DPK, Jumat, 18 Juli 2014.
Menurut Erfan, kinerja pegawai negeri secara keseluruhan bukan lagi kualitas dan profesionalisme yang jadi acuan tapi kepentingan untuk melanggengkan kekuasaan.
"Jika lembaga-lembaga pranata legal formal tersetting dan terekayasa karena hegemoni kuasa untuk kepentingan melanggengkan kekuasan, maka bukan lagi kualitas dan profesionalisme yang jadi acuan," tegasnya.
Oleh karena itulah, kata Erfan, negeri ini menjadi seperti sekarang. "Seperti negara tak terurus," imbuh pemuda yang sejak lama punya perhatian lebih terhadap masalah-masalah sosial-politik di Bulu ini.
Seperti diketahui, awal Juni lalu DPK sebagai wakil Pemkab Tuban mengambil alih pelelangan setelah koperasi yang ditunjuk, Koperasi Mina Sejahtera, tak kunjung melakukan lelang. Untuk menangani pelelangan, DPK membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perikanan dan Kelautan Kecamatan Bancar.
Selain itu DPK menjanjikan sosialisasi pelelangan ke nelayan Juli ini. Namun hingga kini belum dilakukan. Terakhir, saat dihubungi Seputar mBulu pada 10 Juli lalu, DPK mengaku baru menggodok peraturan bupati (Perbup) soal pelaksanaan lelang. (wak)
CTB menilai kinerja dinas yang dikepalai Sunarto tersebut nol besar. "Biasa pegawai negeri sekelas Sunarto, kinerjanya nol besar," ujar Koordinator CTB, Erfan Djawawi, menanggapi kinerja DPK, Jumat, 18 Juli 2014.
Menurut Erfan, kinerja pegawai negeri secara keseluruhan bukan lagi kualitas dan profesionalisme yang jadi acuan tapi kepentingan untuk melanggengkan kekuasaan.
"Jika lembaga-lembaga pranata legal formal tersetting dan terekayasa karena hegemoni kuasa untuk kepentingan melanggengkan kekuasan, maka bukan lagi kualitas dan profesionalisme yang jadi acuan," tegasnya.
Oleh karena itulah, kata Erfan, negeri ini menjadi seperti sekarang. "Seperti negara tak terurus," imbuh pemuda yang sejak lama punya perhatian lebih terhadap masalah-masalah sosial-politik di Bulu ini.
Seperti diketahui, awal Juni lalu DPK sebagai wakil Pemkab Tuban mengambil alih pelelangan setelah koperasi yang ditunjuk, Koperasi Mina Sejahtera, tak kunjung melakukan lelang. Untuk menangani pelelangan, DPK membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perikanan dan Kelautan Kecamatan Bancar.
Selain itu DPK menjanjikan sosialisasi pelelangan ke nelayan Juli ini. Namun hingga kini belum dilakukan. Terakhir, saat dihubungi Seputar mBulu pada 10 Juli lalu, DPK mengaku baru menggodok peraturan bupati (Perbup) soal pelaksanaan lelang. (wak)
0 comments